Semua negara itu tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara Yahudi tersebut.
Israel pada Minggu menolak mengizinkan Menlu Marty Natalegawa dan empat menteri luar negeri dari negara Gerakan Nonblok masuk Tepi Barat untuk mengikuti Konferensi Luar Biasa Tingkat Menteri Luar Negeri Gerakan Non-Blok mengenai PalestinaPejabat Palestina menyatakan Israel menolak masuk menteri luar negeri Malaysia, Indonesia, Banglades, dan Kuba. Semua negara itu tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara Yahudi tersebut.
Pejabat tinggi Israel memastikan langkah itu, dengan menyatakan larangan tersebut terkait dengan lima negara itu. "Keputusan diambil untuk melarang perwakilan diplomatik dari beberapa negara tidak mengakui Israel melintasi perbatasan Israel," katanya.
"Negara dimaksud itu adalah Kuba, Aljazair, Indonesia, Malaysia, dan Bangladesh," katanya.
Aljazair sebelumnya memberitahu pemerintah Palestina tidak akan mengirimkan perutusan ke pertemuan menteri Nonblok pada Minggu di Ramallah untuk menghindari gesekan di perbatasan, yang dikuasai Israel.
Menteri luar negeri dari 13 negara anggota Panitia Palestina Gerakan Nonblok akan bertemu di Ramallah pada Minggu malam untuk mendukung rencana Palestina meningkatkan keanggotaan di PBB pada sidang Majelis Umum pada September.
Langkah tersebut, yang diperkirakan mendapatkan dukungan penuh dari 120 anggota Gerakan Nonblok pada pertemuan di Teheran pada akhir bulan ini, sangat ditentang Israel dan Amerika Serikat.
Saat berbicara kepada wartawan di Ramallah pada Sabtu, menteri luar negeri Palestina Riyad Malki menyatakan kedatangan menteri itu digalang erat dengan pejabat Israel, Yordania dan Mesir.
"Perbekalan untuk mendatangkan mereka di sini sama sekali tidak mudah, terutama karena beberapa negara tidak memiliki hubungan dengan Israel dan tidak dapat masuk melalui perbatasan Israel," katanya.
Panitia Palestina terdiri atas menteri dari Indonesia, Malaysia, Banglades, Kuba, Aljazair, Mesir, Yordania, Afrika Selatan, Zimbabwe, Zambia, Senegal, Kolombia, dan India.
Biasanya, siapa pun mengunjungi wilayah Palestina hanya dapat sampai di sana dengan terbang ke Tel Aviv, kemudian berkendaraan darat melalui Israel untuk mencapai Ramallah, atau datang melalui penyeberangan perbatasan dikuasai Israel dari Yordania.
Dalam upaya menyederhanakan perbekalan, Malki menyatakan menteri itu akan diterbangkan dengan helikopter dari bandar udara Yordania ke Ramallah dalam langkah tetap memerlukan izin Israel. (Beritasatu)