Nara Masista Rakhmatia kini jadi obrolan banyak orang utamanya di media
sosial. Diplomat muda ini mendapat perhatian karena berbicara tegas soal
kedaulatan Indonesia di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Di
Sidang PBB, Nara mengecam tudingan negara-negara di Kepulauan Pasifik
yang mengkritik catatan HAM di Papua. Mereka yang mengkritik Indonesia
adalah kepala pemerintahan dari Kepulauan Solomon dan Vanuatu yang
didukung oleh Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu dan Tonga.
"Apa
yang disampaikan oleh Nara sudah tentu bukan apa yang dipikirkan dan
diaspirasikan oleh Nara sendiri. Nara duduk di kursi yang disediakan
untuk delegasi Indonesia. Dengan demikian Nara mewakili suara Indonesia
sebagai negara," ujar Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas
Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, Kamis (29/9/2016).
Sebagai
diplomat muda di Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI), Nara
menunjukkan kualitasnya menjadi 'juru bicara' perwakilan Indonesia.
Karena itu pemerintah RI harus memberikan kepercayaan lebih dengan
melibatkan para diplomat muda.
"Harus
diakui dengan suara yang tegas dan bahasa Inggris yang lancar seolah
penutur asli (native speaker), Nara telah menunjukkan betapa diplomat
berusia muda pun mampu tampil dengan prima mewakili Indonesia. Untuk itu
diplomat muda perlu diberikan porsi untuk lebih banyak berperan dalam
fora internasional. Seperti Nara, para diplomat muda tidak akan
mengecewakan saat mereka diberi kepercayaan," tutur Hikmahanto.
Nara
sebelumnya merespons kritik yang disampaikan negara-negara di Kepulauan
Pasifik soal dugaan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat terkait
dorongan untuk memerdekakan diri. Nara menyebut kritik itu bermotif
politik dan dirancang untuk mengalihkan perhatian dari masalah di negara
mereka sendiri.
Tudingan ini disebut Nara sebagai upaya
mengganggu kedaulatan nasional Indonesia. Nara menyebut negara-negara
tersebut punya agenda tersendiri dan menggunakan forum Majelis Umum PBB
untuk mengalihkan perhatian dari masalah politik dan sosial dalam negeri
mereka.
"Laporan bermotif politik mereka dirancang untuk
mendukung kelompok-kelompok separatis di provinsi Papua Barat, yang
telah secara konsisten terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan
dalam melakukan serangan teroris bersenjata. Mahasiswa Papua menuntut
pembebasan Propinsi Papua Barat. Ini adalah bentuk pelanggaran
kedaulatan dan integritas wilayah negara kami. Hal ini sangat disesalkan
dan berbahaya bagi negara-negara ini untuk menyalahgunakan forum PBB,"
ujar Nara membacakan tanggapan tertulis.
(fdn/erd)
(fdn/erd)